Pada tahun 2002, Norway merayakan setengah abad kerja sama pembangunan. Dalam masa 50 tahun ini kami telah menjadi penggerak utama kerja sama pembangunan internasional. Saat ini, Norwegia merupakan negara donor utama, tidak hanya dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang dan organisasi donor internasional, namun juga berpartisipasi aktif dalam debat internasional mengenai hal ini.
Kerja sama pembangunan Norwegia berfokus dalam memerangi kemiskinan, dan memberikan prioritas kepada negara sedang berkembang dan terutama kelompok yang rentan. Hal ini sejalan dengan Millennium Development Goals (MDGs), dimana hal yang paling penting adalah mengurangi angka kemiskinan hingga setengah pada tahun 2015.
Kerja sama multilateral merupakan hal penting bagi negara kecil. Norway selalu menjadi pendukung setia sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kontributor penting terhadap program yang diluncurkan Bank Dunia. Norway juga mendukung program-program yang diluncurkan ayNDP), yang bertanggung jawab memonitor upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan MDGs.
Banyak kegiatan kerja sama pembangunan Norway yang juga ditujukan untuk perdamaian. Perbaikan kesejahteraan rakyat secara permanen beserta hak-hak mereka merupakan elemen penting kegiatan perdamaian, dimana hal ini berarti bahwa kebijakan pembangunan kami merupakan bagian penting kebijakan luar negeri. Selama bertahun-tahun, upaya Norwegia memajukan perdamaian di Timur Tengah, Sudan, Sri Lanka dan Guatemala ditindaklanjuti dengan bantuan pembangunan terarah.
Norway mendasarkan kerja sama pembangunan atas prioritas negara mitranya. Upaya Norwegia dimaksudkan untuk membantu mencapai MDGs dan mencanangkan rencana pembangunan negara tersebut serta strategi pengurangan kemiskinan. Norway mengharuskan negara penerima bantuan bertanggung jawab penuh menggunakan dana yang disalurkan Norwegia. Pertanggungjawaban negara penerima bantuan merupakan prinsip panduan kebijakan pembangunan Norwegia dan panggilan untuk melakukan dialog antara negara penerima bantuan dan administrasi bantuan pembangunan Norwegia.
Norway adalah salah satu dari negara dan organisasi donor yang mempromosikan pembangunan di negara berkembang. Sulit bagi negara penerima bantuan, dengan sumber dayanya yang terbatas, untuk berhubungan dengan berbagai badan donor dalam jumlah besar, masing-masing dengan tujuan dan metode kerjanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu penting bahwa negara donor tidak memaksa kapasitas administrasi negara penerima dengan koordinasi yang kurang baik dan berbagai persyaratan kegiatan pelaporan. Maka, koordinasi donor yang baik, dikepalai oleh negara penerima bantuan, merupakan prinsip penting kebijakan pembangunan Norwegia dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara lebih efektif.
Bantuan tidak terikat merupakan langkah penting dalam proses menyederhanakan bantuan internasional dan membuatnya lebih efektif. Kebanyakan bantuan yang diberikan Norwegia tidak terikat. Hal ini berarti bahwa bantuan pembangunan Norwegia tidak terikat terhadap pembelian barang-barang Norwegia. Dalam hal ini, ketika suatu proyek dijalankan untuk penerima bantuan internasional, apakah itu organisasi multilateral atau negara tertentu, mereka akan mendapatkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Konsensus umum menyatakan bahwa untuk mencapai MDGs di negara yang paling terbelakang akan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Diperkirakan untuk mencapai MDG diperlukan peningkatan jumalh bantuan pembangunan resmi atau official development assistance (ODA), yang pada tahun 2005 mencapai 106,5 milyar Dolar Amerika. Sebagian besar jumlah tersebut diberikan sebagai pembebasan hutang, termasuk ke Nigeria dan Irak. Kebanyakan donor, termasuk donor utama seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengumumkan peningkatan dana pembangunan mereka. Pemerintah Norwegia bermaksud meningkatkan jumlah ODA hingga 1 persen dari pendapatan kotor nasional.
Kerja sama pembangunan tidak sekedar melibatkan uang. Kondisi yang baik untuk kegiatan perdagangan, bantuan hutang dan investasi merupakan perangsang yang baik untuk meningkatkan pembangunan daripada hanya sekedar menyalurkan uang. Norwegia telah memperkenalkan sistem bebas pajak dan kuota untuk semua barang di pasar domestik kecuali senjata dari negara berkembang. Kami juga secara aktif menjalankan kebijakan bantuan hutang, dan memberikan modal investasi, pinjaman dan jaminan bagi pembangunan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan dan menguntungkan di negara berkembang melalui Dana Investasi Norwegia untuk Negara Berkembang (Norwegian Investment Fund for Developing Countries - NORFUND).
Pemerintah menganggap penting bahwa kebijakan Norwegia tidak menghalangi upaya mengurangi kemiskinan di negara berkembang, dan melakukan kaji ulang semua kebijakannya sehingga dapat disesuaikan bilamana diperlukan. Konsistensi kebijakan berarti kebijakan di berbagai area saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
Kebijakan pembangunan Norwegia dilaksanakan oleh beberapa sektor pemerintah dan swasta yang berbeda. Tentunya Agency for Development Co-operation, Norad, tentunya merupakan pemain utama. Namun Fredskorpset, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, institusi penelitian dan budaya serta beberapa badan pemerintah juga memberikan kontribusi yang signifikan.
Norwegia menetapkan tujuan kebijakan pembangunan yang ambisius dan bermaksud untuk meneruskan peran aktif memerangi kemiskinan dan memajukan pembangunan.