Permasalahan tentang bentuk pemerintahan Norway di masa mendatang hangat diperdebatkan. Sebuah plebisit menunjukkan mayoritas mendukung bentuk kerajaan dibanding republik. Pada 18 November 1905, Storting memilih Pangeran Carl dari Danish menjadi Raja Norway. Pangeran Carl menikahi Putri Maud, puteri dari Raja Edward VII dari Great Britain dan memiliki satu orang putera. Keluarga kerajaan yang baru tiba di Norway pada 25 November. Pangeran Carl berganti nama menjadi Haakon VII dan bersumpah setia di depan Storting untuk menegakkan Konstitusi Norwegia.
Norway mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik ketika perserikatan dengan Swedia dibubarkan. Produk Domestik Kotor meningkat hingga 55 persen, dengan rata-rata 4 persen per tahun. Populasi tumbuh dengan cepat dan lapangan pekerjaan banyak tersedia. Hal ini merupakan akibat dari revolusi industri tahap kedua, dimana Norway dikhususkan dengan penggunaan hydropower secara besar-besaran dan investasi asing. Industri elektrokimia dan elektrometalurgi dibangun, serta produk-produk baru bermunculan di pasar. Norsk Hydro didirikan dan beberapa pusat industri baru bertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini terus berlangsung hingga pecahnya Perang Dunia II.
Pergerakan buruh dimulai di Norway sebelum perserikatan dengan Swedia dibubarkan. Perserikatan buruh yang pertama dibentuk pada tahun 1872, dan Partai Buruh didirikan pada tahun 1887. Hak pilih universal diberikan kepada kaum pria pada tahun 1898 dan kepada wanita pada tahun 1913.
Partai Buruh menjamin empat mandate pada pemilihan tahun 1903. Pada tahun 1912, sekitar 26 persen dari pemilih menyetujui dan 23 wakil kembali ke Storting. Hal ini menjadikan Partai Buruh partai kedua terbesar di majelis nasional setelah Liberal.
Tahun-tahun pertama industrialisasi hanya membawa perubahan kecil ke dalam struktur sosial negara. Pada akhir tahun 1910, sekitar 42 persen pekerja masih terlibat di industri pertanian dan perhutanan. Pada tahun 1920, angka tersebut menurun hinggal 37 persen dan saat ini tinggal 3,7 persen.
Setelah pembubaran perserikatan, Norway harus membentuk Departemen Luar Negeri dan jaringan kedutaan serta konsulat, sementara sumber yang tersedia terbatas. Panduan untuk kebijakan luar negeri disusun oleh pemerintahan Christian Michelsen pada tahun 1905, yang menekankan bahwa Norway harus menghentikan persekutuan yang dapat melibatkan negara dalam perang. Kebijakan sikap netral ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Namun, Norway memainkan peranan aktif dalam mempromosikan perjanjian arbitrase internasional.
Selama Perang Dunia I, Norway tetap bersikap netral namun armada perdagangan Norwegia mengalami kerugian besar karena perang dan pertambangan laut. Sekitar 2.000 nelayan kehilangan kehidupan mereka. Namun perang juga membawa keuntungan finansial, yang memungkinkan Norwegia membeli kembali perusahaan-perusahaan yang dijual ke tangan asing (Borregaard, pertambangan batu arang (Svalbard), dll). Pada tahun 1920, dalam resolusi setelah perang usai, Norway mempertahankan kekuasaannya atas Svalbard.
Liberal kehilangan mayoritas suaranya di majelis nasional pada pemilihan umum tahun 1918. Sebagai akibatnya, tidak ada satupun partai yang dapat memperoleh mayoritas suara di Storting hingga tahun 1945. Pada tahun 1928, Partai Buruh pertama kali membentuk pemerintahnya yang hanya berlangsung selama 19 hari, karena ditentang oleh mayoritas kaum non-sosialis.
Depresi yang mulai terjadi pada tahun 1920 berakibat pada Norway. Kebijakan mata uang pemerintah turut memperkeruh situasi. Perdagangan dan transportasi mengalami kerugian besar. Beberapa bank pailit. Nilai mata uang Krone mulai jatuh, dan terjadi kelangkaan mata uang asing. Pendapatan negara menyusut, dan sangat berdampak pada banyak kota. Pendapatan yang sebelumnya tinggi dengan adanya arbitrase pada tahun 1920, diturunkan dibawah protes keras dari para pekerja yang pada saat itu sangat dipengaruhi oleh pandangan revolusioner. Angka pengangguran meningkat pesat sejak dimulainya Perang Dunia II.
Namun pada tahun 1932 mulai terjadi perubahan ekonomi, yang mengacu pada perubahan drastis neraca pembayaran Norway. Sejak tahun 1935 hingga 1939, pendapatan nasional meningkat lebih dari 1.400 juta NOK, jumlah yang sangat berarti bagi Norway saat itu.
Pada tahun 1920, Norway menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa, meninggalkan kebijakan isolasinya. Kerja sama Nordig yang dimulai semasa perang dilanjutkan dalam Liga Bangsa-Bangsa, dimana negara-negara Nordig menyerukan dukungan mereka terhadap upaya perdamaian tanpa melibatkan diri dalam sanksi militer. Presiden Storting Norwegia, Carl Joachim Hambro, menjabat sebagai presiden Liga ketika Perang Dunia II pecah.
Ancaman akan terjadinya perang pada akhir tahun 1930 segera menjadikan isu pertahanan sebagai agenda utama debat politik Norwegia. Kelompok sosialis sebelumnya menentang pemberian dana ke militer, dan hal ini didukung oleh Liberal. Alasan lain sikap skeptis kelompok sosialis terhadap masalah pertahanan adalah fakta bahwa Bidkun Quisling, yang kemudan menjadi sosialis nasional, dipimpin oleh Departemen Pertahan pada awal tahun 1930, menjabat sebagai menteri kabinet di pemerintah Partai Agraria. Pada tahun 1936, Partai Buruh kembali membentuk kepemerintahan, dengan dukungan dari Partai Agraria. Johan Nygårdsvold menjadi perdana menteri. Dana untuk pertahanan ditingkatkan, walaupun sudah terlambat untuk mendapatkan dampak nyata terhadap kekuatan militer Norway. Saat pecahnya Perang Dunia II tahun 1939, Norway kembali menyuarakan sikap netralnya.