Setelah tahun 1814, Negara yang baru terbentuk kembali memperjuangkan keberadaannya. Norway mengalami depresi ekonomi yang sangat parah. Pasar perdagangan dengan Denmark dibubarkan dan penjualan balok kayu Norwegia ke pasar Inggris ditutup. Pertambangan dan tempat penggergajian kayu kehilangan pelanggan asing. Kebanyakan kelas menengah ke atas di Norwegia Tenggara mengalami kebangkrutan. Krisis yang parah terjadi dalam waktu yang lama.
Sejak tahun 1830, Norwegia menikmati periode pertumbuhan ekonomi, yang memenuhi permintaan akan perdagangan bebas dan peraturan bea cukai. Hak dagang diperluas dan tarif bea cukai diberlakukan dalam perdagangan bebas. Di lain pihak, Norway mulai mengambil bagian dalam pembangunan umum di Eropa. Jalur kereta api pertama antara Oslo dan Eidsvoll dibangun pada tahun 1854. Saluran telegraph didirikan, sementara metode manajemen baru mulai diperkenalkan di sektor pertanian.
Dasar industri moderen di Norway diberlakukan pada tahun 1840, dengan didirikannya pabrik tekstil pertama dan lokakarya keahlian teknik. Antara tahun 1850 dan 1880, jumlah pedagang Norwegia mengalami pertumbuhan sangat pesat.
Pertumbuhan ekonomi disertai dengan konflik. Seruan untuk reformasi demokrasi semakin kuat.
Di dalam Storting, sikap permusuhan antara wakil senior yang duduk di pemerintahan dengan perwakilan dari kaum petani dan radikal perlahan meningkat. Para petani merupakan jumlah mayoritas dalam pemilihan tahun 1833. Pada tahun 1859, usaha pertama untuk mendirikan organisasi partai tidak berhasil, namun 10 tahun kemudian kubu liberal pertama didirikan. Partai politik Norway yang pertama, Partai Liberal didirikan tahun 1884 dan partai lawannya, Partai Konservatif didirikan beberapa bulan kemudian.
Ketidaksenangan terhadap kerajaan Swedia segera menjadi jelas dalam perserikatan, terutama karena kebijakan luar negeri secara keseluruhan dijalankan dari Stockholm. Pada awal tahun 1827, Storting meminta Raja untuk mengijinkan perdana menteri Norwegia ambil bagian dalam permasalahan diplomatik. Proposal lainnya, seperti bendera Norwegia, diajukan untuk memajukan kesetaraan Norwegia di dalam perserikatan.
Namun, perjuangan melawan kerajaan Swedia dihubungkan dengan pengenalan parliamentarisme, prinsip konstitusi yang menyarankan bahwa pemerintah harus memiliki dukungan dari majelis nasional untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagai reaksi kondisi tersebut, Storting mengajukan perubahan Konstitusi pada tahun 1874, 1879 dan 1880, yang memberikan para menteri akses ke sidang Storting. Raja menolak untuk memberlakukan proposal tersebut.
Hal ini menimbulkan isu apakah perubahan konstitusi memang memerlukan persetujuan Raja dan Storting. Baik pemerintah dan wakil Konservatif menyatakan bahwa dibutuhkan dua persetujuan. Namun, Liberal bersikukuh untuk meneruskan masalah tersebut melalui proses pertanggungjawaban (impeachment). Setelah kampanye pemilihan umum tahun 1882, Liberal mengirimkan 82 wakilnya kembali ke Storting sedangkan Partai Konservatif mengirimkan 32 wakil. Pemerintah di bawah Perdana Menteri Selmer dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban dan pada tahun 1884 kehilangan kantornya karena menyarankan Raja untuk tidak mengesahkan perubahan konstitusi.
Setelah periode pemerintahan temporer Konservatif, Raja tidak memiliki pilihan lain selain meminta pemimpin Liberal, Johan Sverdrup untuk menjadi perdana menteri. Parliamentarisme akhirnya menang di Norway.
Mendekati akhir abad, perselisihan tentang perserikatan mulai meningkat. Masyarakat Swedia meminta bahwa perdana menteri perserikatan harus warga negara Swedia, dan tuntutan Norwegia terhadap konsulat mereka menimbulkan perbedaan pendapat. Pasukan Swedia menghalangi Norwegia mencapai keinginannya. Sebaliknya, Norwegia menghabiskan akhir abad tersebut untuk membangun kekuatan militernya.
Pada akhirnya, isu tentang konsulat memicu konflik final antara kedua Negara. Pada 11 Maret 1905, pemerintahan Perdana Menteri Michelsen dibentuk untuk mendorong isu konsulat sebagai aksi unilateral Norwegia. Pada 7 Juni, pemerintah memberikan kekuasaannya kepada Storting. Hal ini membuat pemerintah harus meneruskan secara temporer, sejalan dengan Konstitusi dan hukum saat itu dengan perubahan yang terjadi sejalan dengan fakta bahwa Raja telah menghentikan fungsinya sebagai Raja Norway, oleh sebab itu menghentikan perserikatan antara Norway dan Swedia dibawah satu kerajaan.”
Swedia menuntut negosiasi mengakhiri perserikatan serta plebisit untuk mengklarifikasi bahwa seluruh negara setuju dengan langkah ini. Plebisit dilakukan pada bulan Agustus 1905. Sebanyak 368.392 masyarakat Norwegia memilih untuk mengakhiri perserikatan, sementara 184 tidak setuju.
Negosiasi lebih lanjut dengan Swedia dilakukan di Karlstad pada bulan Agustus dan September, dan secara sukses ditutup dengan pembuatan rancangan perjanjian untuk pengakhiran perserikatan secara damai.