Kesetaraaan jender

Terakhir diperbarui: 11/10/2009 // Human Development Index 2003 yang dikeluarkan UNDP menempatkan Norwegia di urutan kedua setelah Iceland dalam hal kesetaraan jender di bidang ekonomi dan politik. Norwegia memiliki tingkat persentase tinggi akan tenaga kerja wanita yang duduk sebagai wakil di Storting (majelis nasional Norwegia) atau menduduki posisi senior. Jumlah tenaga kerja wanita di pasar tenaga kerja umum juga cukup signifikan. Walaupun fakta masih menunjukkan bahwa jumlah pria yang menduduki posisi politik dan umum masih lebih tinggi, namun terlihat kecenderungan meningkatnya jumlah wakil wanita. Pemerintah kedua yang dibentuk oleh Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland pada tahun 1986 memiliki proporsi kaum wanita tertinggi, dimana mereka menduduki delapan dari 18 posisi menteri.

Menindaklanjuti Undang-undang yang berhubungan dengan Equal Status 1978 (persamaan status), semua bentuk diskriminasi dengan dasar jender dilarang, kecuali pada kasus-kasus yang secara khusus memajukan jender tertentu. Walaupun prinsip resmi pendapatan yang sama untuk pekerjaan yang sama telah dicapai, namun masih ada indikasi bahwa wanita Norwegia tetap tertinggal dibandingkan teman kerja pria mereka dalam hal jumlah gaji.

Dalam beberapa abad terakhir, wanita telah meraih kesetaraan formal dalam berbagai area. Pada tahun 1888, wanita yang menikah diberi hak penuh untuk mempraktekkan hal hukum secara independen, dan undang-undang tahun 1918 dan 1927 menempatkan mereka setara dengan pria dalam hal perceraian, hak wali anak dan hak atas kekayaan. Pada tahun 1912, wanita mulai mendapat tempat di berbagai posisi administrasi pemerintah, dan mulai tahun 1938, mereka diijinkan untuk menekuni semua profesi kecuali pendeta atau yang berhubungan dengan militer. Hak penuh untuk bekerja di semua posisi resmi dikeluarkan pada tahun 1952.

Masuknya kaum wanita di dunia kerja dan perubahan kondisi keuangan mereka yang mulai terjadi pada akhir tahun 1800-an membangun landasan bagi pergerakan politik kaum wanita yang ditujukan untuk mendapatkan hak sosial penuh bagi wanita di berbagai bidang. Melalui pergerakan yang dikelola dengan baik, pergerakan hak wanita membuat terobosan pertama pada tahun 1880. Pada awal tahun tersebut, kaum wanita berjuang untuk memperoleh pengakuan hak memilih, yang akhirnya mereka dapatkan pada tahun 1913. Selama masa perang, sejumlah kelompok wanita didirikan di bawah naungan perserikatan buruh. Tahun 1960 memberikan momentum baru bagi pergerakan wanita. Pemberontakan para pelajar, meningkatnya pergerakan wanita di luar negeri dan gejolak ekonomi yang meningkatkan kebutuhan wanita akan pekerjaan, telah memperbaharui minat para wanita Norwegia akan kesetaraan jender dan akhirnya mengarah ke pergerakan yang lebih kuat dibanding sebelumnya.

Pergerakan wanita ini tidak hanya bermaksud meraih kesetaraan formal, tapi memfokuskan usaha mereka dalam memberikan kesempatan pada wanita untuk secara bebas menjalankan hak-hak formal mereka.


Sumber: Diedit dari Ensiklopedia Norwegia Aschehoug dan Gyldendal / Kristin Natvig Aas   |   Share di jaringan anda   |   print