Storting

Norwegia dibagi menjadi 19 daerah dan 430 kotapraja (2009). Wewenang kepemerintahan untuk daerah dan kotapraja didelegasikan dari Negara, dan diatur dalam peraturan, bukan dalam Konstitusi. Negara secara langsung diwakili pada tingkat lokal melalui kantor-kantor Gubernur Daerah. Kotapraja merupakan unit paling penting dari administrasi pemerintah, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan...

Secara tradisional, Judiciary dikenal sebagai cabang ketiga dari pemerintah. Secara umum, tingkatan hukum pengadilan di Norwegia terdiri Mahkamah Agung (Høyesterett), Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court (Høyesteretts kjæremålsutvalg), Courts of Appeal (lagmannsrettene), Pengadilan Negara (tingrett), dan Conciliation Courts (forliksrådet), serta beberapa pengadilan khusus....

Dalam konteks resmi, Norwegia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokratis parlemen. Demokratis karena sumber kekuatan politik dan hukum menurut Konstitusi berada di dalam masyarakat, dimana hal ini berarti semua warga negara dapat berpartisipasi dalam tingkat Storting (majelis nasional Norwegia), pemerintah daerah dan kotapraja. Parlemen karena pemerintah sebag...