Dalam konteks resmi, Norwegia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokratis parlemen. Demokratis karena sumber kekuatan politik dan hukum menurut Konstitusi berada di dalam masyarakat, dimana hal ini berarti semua warga negara dapat berpartisipasi dalam tingkat Storting (majelis nasional Norwegia), pemerintah daerah dan kotapraja. Parlemen karena pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan tidak dapat memerintah tanpa persetujuan Storting, selaku badan yang memiliki kuasa hukum. Monarki konstitusi karena pemerintah, sesuai dengan pasal-pasal Konstitusi mendapat kekuasaannya dari Raja.
Baik bentuk kepemerintahan demokratis dan monarki dimuat pada Konstitusi 1814, sementara bentuk parlemen diperkenalkan pada tahun 1884. Saat ini, Raja memiliki kekuatan politik yang terbatas, namun menjadi simbol penting sebagai Kepala Negara dan wakil resmi masyarakat dan industri Norwegia. Monarki juga memainkan peranan penting yang menyatukan negara dan hal ini ditunjukkan pada saat krisis nasional, seperti Perang Dunia UU, ketika Raja Haakon VII yang menentang masuknya Nazi ke Norwegia pada tahun 1940, meninggalkan Norwegia untuk menentang hal tersebut di London.
Kekuasan negara terbagi atas tiga institusi: Storting (kekuatan legislatif), pemerintah (pelaksana) dan pengadilan (kuasa hukum). Lebih lanjut, administrasi publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan badan-badan politik kadang dianggap sebagai pemegang kekuasaan keempat, karena dapat bertindak secara independen dan memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan. Kekuasaan politik juga tersebar berdasarkan geografi menjadi tingkat pemerintah pusat, daerah dan kotapraja.
Masyarakat turut berpartisipasi dalam bidang politik melalui pemilihan langsung atau menjadi anggota sebuah organisasi tertentu. Rata-rata masyarakat Norwegia merupakan anggota dari empat organisasi dan kira-kira 70% jumlah masyarakat dewasa merupakan anggota minimum satu organisasi. Organisasi tersebut dapat mempengaruhi otoritas pemerintah baik melalui kontak resmi maupun tidak resmi dengan administrasi publik. Hubungan dekat antara komite parlemen, menteri dan kelompok tertentu berarti bahwa kebijakan Norwegia berorientasi terhadap segmen-segmen seperti segmen industri, segmen agrikultur atau pendidikan.
Hasil pemilihan umum biasanya sekitar 80%. Hak pilih untuk pria diperkenalkan pada tahun 1898, dan untuk wanita pada tahun 1913. Usia mayoritas saat ini adalah 18 tahun.