Secara tradisional, Judiciary dikenal sebagai cabang ketiga dari pemerintah. Secara umum, tingkatan hukum pengadilan di Norwegia terdiri Mahkamah Agung (Høyesterett), Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court (Høyesteretts kjæremålsutvalg), Courts of Appeal (lagmannsrettene), Pengadilan Negara (tingrett), dan Conciliation Courts (forliksrådet), serta beberapa pengadilan khusus. Norwegia dibagi atas enam teritori jurisdiksi (lagdømmer) dan 15 daerah hukum (lagsogn).
Judiciary terdiri dari cabang-cabang pemerintah yang independen. Ada dua komponen dari peranan politik mereka: pertama, kegiatan Judiciary adalah untuk menerapkan peraturan yang diadopsi oleh Storting (majelis nasional Norwegia), dan kedua, memonitor kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa mereka mematuhi perundang-undangan yang sebelumnya telah dijalankan.
Judiciary dapat mengesampingkan keputusan dari Storting jika berlawanan dengan Konstitusi. Hak untuk melakukan “sensor” terhadap Storting tidak dituangkan dalam Konstitusi dan merupakan hal kontroversial. Hal tersebut dipergunakan pada beberapa kesempatan selama periode 1884-1918, ketika beberapa reformasi konstitusi radikal dihambat oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Judiciary menjadi ragu-ragu untuk meminta penggunaan hak tersebut. Semua tingkatan sistem hukum pada umumnya berwenang untuk menilai keabsahan suatu keputusan, namun tidak dapat dihindari bahwa kasus seperti ini akan berakhir sebelum mencapai tingkat Mahkamah Agung.