Oslo Town Hall. 
Foto: Petter Foss/ MFA Norway.Oslo Town Hall. Foto: Petter Foss/ MFA Norway

Pemerintah Lokal

Norwegia dibagi menjadi 19 daerah dan 430 kotapraja (2009). Wewenang kepemerintahan untuk daerah dan kotapraja didelegasikan dari Negara, dan diatur dalam peraturan, bukan dalam Konstitusi.

Negara secara langsung diwakili pada tingkat lokal melalui kantor-kantor Gubernur Daerah.

Kotapraja merupakan unit paling penting dari administrasi pemerintah, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan sekolah menengah pertama dan lanjutan, layanan sosial, jalan-jalan, air dan saluran pembuangan serta regulasi batas wilayah. Sekolah menengah atas dan beberapa layanan teknis dikelola pada tingkat daerah. Masing-masing tingkatan administrasi ini menerima pendapatan dari pendapatan pajak lokal, biaya dan pengelolaan bisnis setempat, serta sebagian dari alokasi pemerintah pusat dan institusi publik lainnya.

Daerah mewakili divisi administratif tradisional mulai dari Jaman Pertengahan dan Jaman Viking, ketika “fylkesting” (dewan daerah) masih memiliki kekuatan besar. Sistem kepemerintahan lokal pada Jaman Pertengahan secara perlahan dihapuskan ketika Norwegia disatukan menjadi satu kerajaan. Setelah Norwegia bersatu dengan Denmark, terjadi sentralisasi kekuasaan di bawah Raja. Pada tahun 1837, sistem kepemerintahan lokal pada tingkat kotapraja mulai diperkenalkan.

Daerah dan kotapraja diperintah oleh dewan yang dipilih, dimana pemilihan dilakukan setiap empat tahun. Amanat dibagikan menurut sistem perwakilan yang proporsional, dan jumlahnya bervariasi dari 13 (dewan kotapraja) dan 25 (dewan daerah) hingga 85. Dewan dipimpin oleh komite eksekutif yang terdiri dari para wakil partai dari dewan yang berhubungan dan walikota. Beberapa pengecualian, terutama Oslo dan Bergen, menggunakan bentuk pemerintahan parlemen dan oleh karenanya mendirikan kepemerintahan lokal berbasis partai.

Kedelapan belas administrasi daerah (Oslo tidak termasuk daerah tradisional) didirikan pada tahun 1975 untuk memberikan layanan administratif antara Negara dan kotapraja. Sejak reformasi penggabungan pada tahun 1967, jumlah kotapraja mencapai angka sekitar 420-440.


Sumber: Diedit dari Ensiklopedia Norwegia Aschehoug dan Gyldendal   |   Share di jaringan anda   |   print