Pertemuan bilateral mencakup konsultasi politik serta diskusi kelompok dengan peserta dari kedua pemerintahan, masyarakat, and LSM. Tiga topik utama yang diangkat dalam pertemuan tahun ini adalah 1) HAM dan angkatan bersenjata, 2) Dialog antar agama dan budaya toleransi, serta 3) Hak anak.
Kedua menteri sedang berbincang.
Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Støre menyampaikan bahwa Norwegia sangat menghargai kerja sama yang telah lama dibina dengan Indonesia dalam hal HAM. Diluar perbedaan antara kedua negara, beliau mengatakan Dialog HAM sebagai kesempatan bersama untuk belajar. “Norwegia merasakan manfaat dari dialog ini, kami belajar dari dialog ini dan berharap kami berkontribusi terhadap proses pembelajaran untuk Indonesia,” kata Menteri Støre dalam pidatonya yang disampaikan kepada delegasi dari kedua negara.
Beliau juga menekankan bahwa tanpa toleransi dan kebebasan berekspresi, tidak akan ada demokrasi; dan tanpa demokrasi yang benar, toleransi dan kebebasan akan sulit untuk bertahan. Menjelaskan alasan mengapa Norwegia merupakan advokat yang vokal dalam hal kebebasan berekspresi, beliau menjelaskan bahwa tanpa adanya kebebasan berekspresi, maka tidak akan ada komunikasi yanga benar – sehingga tidak akan terjadi pemahaman yang benar. Tentang kemungkinan dunia mengatasi permasalahan penting seperti rasisme, pelucutan senjata dan senjata nuklir, perubahan iklim, dan kemiskinan, beliau mengatakan bahwa satu-satunya kemungkinan adalah bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.
“Dialog berprinsip merupakan satu-satunya cara. Pilihan lainnya adalah “monolog” yang tidak akan membuahkan hasil. Dialog berprinsip merupakan dasar dialog HAM bilateral kami dengan Cina, Vietnam dan Indonesia”, tutupnya.
Menteri Luar Negeri Støre mendorong para delegasi untuk mencari ide kreatif dan baru untuk bentuk kerja sama antara dua Negara dalam area HAM di masa mendatang.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam pidatonya mengatakan bahwa hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Norwegia memungkingkan kedua negara bertukar pandangan mengenai isu sensitif. Beliau juga menjelaskan bagaimana Indonesia dalam 10 tahun berkembang cepat mencapai demokrasi penuh. “Tidak mungkin mundur dari proses ini,” imbuh beliau.
Setelah acara pembukaan, kedua Menteri mengadakan jumpa pers sebelum bertemu di sesi makan siang dimana mereka mendiskusikan kemungkinan untuk meneruskan kerja sama bilateral. Mereka juga bertukar pandangan tentang beberapa isu bilateral dan multilateral, diantaranya kekhawatiran Norwegia tentang hukuman mati di Indonesia serta tantangan dalam area kebebasan beragama. Kedua Menteri kemudian menandatangani Letter of Intent yang menjabarkan dukungan dana Norwegia untuk Forum Demokrasi Bali yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bulan Desember 2008.
Menteri Luar Negeri Støre dan Menteri Luar Negeri Wirajuda menandatangani letter of intent perihal dukungan Norwegia untuk Forum Demokrasi Bali di Oslo.