“Merupakan hal penting bahwa Norway menjaga bantuan pembangunan pada tingkat yang tinggi. Diluar fakta bahwa krisis keuangan mulai membawa dampak yang serius di negara miskin, beberapa negara telah mengurangi anggaran bantuan keuangan mereka,” kata Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Erik Solheim.
Bantuan pembangunan bertanggung jawab terhadap 1,09% dari perkiraan GNI Norway untuk tahun 2010.
“Kami akan memenuhi komitmen kami dan meningkatkan upaya Norway untuk membantu negara miskin dalam menghadapi konflik dengan lebih baik, krisis iklim dan krisis keuangan,” kata Solheim.
Pemerintah akan terus memberikan prioritas terhadap pembangunan perdamaian, HAM dan bantuan kemanusiaan, kesetaraan wanita dan jender, lingkungan dan perubahan iklim, energi bersih, good governance, pembangunan institusi, dan perang melawan korupsi. Pemerintah juga akan terus bertanggung jawab dalam upaya mencapai Millennium Development Goals PBB dalam upaya mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
Pemerintah akan meningkatkan upayanya mencegah penggundulan hutan di negara miskin dan mengusulkan alokasi dana sebesar 2,1 milyar NOK untuk hal ini pada tahun 2010 di luar anggaran bantuan pembangunan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 650 juta NOK dari tahun 2009. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengusulkan komitmen untuk pengucuran dana tambahan sebesar 1,4 milyar NOK.
Pemerintah mengusulkan peningkatan alokasi di beberapa area di tahun 2010, termasuk:
· tambahan 650 juta NOK untuk iklim internasional dan inisiatif hutan Norway
· tambahan 35 juta NOK untuk lembaga non-pemerintah
· tambahan 50 juta NOK untuk upaya membantu anak-anak melalui UNICEF
· tambahan 20 juta NOK untuk penelitian dan pendidikan lanjutan sebagai bagian dari Strategi Pemerintah India
Sebagai respon dari meningkatnya jumlah individu yang meminta asilum di Norway, pemerintah mengajukan alokasi yang lebih besar dalam anggaran bantuan pembangunan untuk refugee di Norway pada tahun 2010. Hal ini mengacu pada praktek internasional dan disetujui oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai ODA. Alokasi ini akan diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Inklusi Sosial, Departemen Pendidikan dan Penelitian, serta Departemen Anak dan Kesetaraan .