Terletak di tengah kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Anda akan menemukan Rumah Norwegia yang beralamat di Sekip K-3, dekat Jl. Kaliurang. Jika Anda mengunjungi rumah tersebut saat jam kerja, Anda akan melihat para peneliti yang bekerja di depan komputer mereka, atau beberapa anggota fakultas yang berdiskusi tentang tranparansi dan good governance di ruang pertemuan.
Penjaga rumah akan dengan senang hati menyambut Anda dan menyuguhkan secangkir teh atau kopi. Anda juga bisa menemukan beberapa pengunjung yang menempati rumah tersebut, kemungkinan besar dari Universitas Agder di Kristiansand, Norwegia. Rumah tersebut telah menjadi pusat kerja sama akademis Indonesia dan Norwegia dalam 10 tahun terakhir. Banyak pengunjung dari Indonesia yang menyampaikan keluhan mereka, tapi kami melihatnya sebagai sanjungan, bahwa rumah tersebut lebih terlihat seperti Rumah Jawa, dengan dekorasi Semar dan punakawan di lantai, Krishna dan pandawa yang menghiasi dinding, serta burung perkutut yang berkicau di sekitar gazebo berbentuk joglo yang terletak di taman.
Rumah Norwegia, Yogyakarta
Kerja sama antara kedua universitas dimulai pada tahun 1992, awalnya secara informal tapi tidak lama kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh kedua rektor. Setelah jatuhnya Suharto, kegiatan bersama di bidang penelitian dan pertukaran mahasiswa mencapai puncaknya dengan kuncuran dana pertama dari Departemen Luar Negeri Norwegia. Beberapa bentuk dukungan finansial dari pemerintah Norwegia masih berlangsung hingga sekarang.
Dalam tahun-tahun pertama, rumah ini digunakan sebagai sarana akomodasi pelajar Norwegia yang tergabung dalam pertukaran mahasiswa Program Master Managemen UGM, serta untuk persiapan sosial dan budaya mahasiswa UGM sebelum berangkat ke Kristiansand. Dalam tahun-tahun berikutnya, ratusan mahasiswa Norwegia tinggal atau singgah di Rumah Norwegia, dan hampir sebanyak 100 mahasiswa dan anggota fakultas dari UGM mendapatkan pengetahuan pertama tentang Norwegia dan Scandinavia di rumah tersebut. Saat ini terdapat lima mahasiswa dari UGM di Kristiansand, satu orang di tingkat doctoral dan empat lainnya di program master. Pada semester musim semi mendatang, sepuluh mahasiswa Universitas Agder akan mempelajari pengelolaan sumber daya alam di UGM. Klik disini untuk mendapatkan laporan dari studi tur mahasiswa Norwegia. Namun akhir-akhir ini rumah tersebut lebih sering digunakan sebagai pusat penelitian untuk isu desentralisasi, transparansi, dan good governance di Indonesia.
Interiot Rumah Norwegia
Sejumlah artikel ilmiah telah memicu debat di beberapa jurnal internasional, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Norwegia. Artikel terbaru, yang akan dimuat di ISEAS di Singapura pada bulan April 2009, membahas reformasi sektor publik dan transparansi finansial di tingkat lokal di Indonesia. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa akhir-akhir ini para birokrat di tingkat distrik semakin bebas bertindak, yang menyebabkan meningkatnya korupsi di tingkat lokal. Menurut salah satu kepala distrik, seorang bupati, kebocoran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setidaknya mencapai 30 persen. Tanggung jawab eksternal tidak berjalan, dan laporan keuangan distrik tidak dipublikasikan ke masyarakat, bahkan ke perwakilan terpilih di parlemen lokal.
Artikel lainnya berfokus pada prosedur untuk procurement di tingkat lokal setelah desentralisasi menyimpulkan bahwa hukum nasional tentang penawaran terbuka secara sistematis dihapuskan, sehingga korupsi berkembang. Menurut salah satu pelaku bisnis, ‘jika kita tidak menyerang balik maka kita tidak mendapatkan proyek di tahun-tahun mendatang’. Seorang birokrat di tingkat distrik mengatakan bahwa ‘jika public procurement harus didasarkan pada Keppres 80, kontraktor lokal tidak akan mendapatkan kesempatan.’
Jika Anda singgah di Sekip K-3 dalam beberapa minggu mendatang, kemungkinan Anda akan mendengar tentang kurangnya transparansi dalam pengelolaan hutan Indonesia. Tim antar cabang ilmu pengetahuan, termasuk peneliti dari Fakultas Kehutanan, Hukum, Ekonomi, serta Ilmu Sosial dan Politik UGM telah bekerja atas prasyarat untuk menerapkan sistem untuk mengatur kuota penjualan karbon dengan melindungi hutan tropis utama. Berdasarkan temuan dari kerja lapangan di Maluku, Flores, dan Papua Barat, tim menyimpulkan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan untuk mencapai ‘Ready for REDDI’ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Indonesia). Struktur kepemilikan dan garis batas harus dirubah dan dijelaskan kepada semua pihak; pengetahuan, kompetensi dan transparansi tentang alternatif penggunaan sumber daya hutan harus ditingkatkan; dan kegiatan monitoring hutan dan kontrol kegiatan logging harus diperbaiki. Isu-isu tersebut akan ditangani di kampus UGM di bulan dan tahun-tahun mendatang.
Sehari-hari, temuan dari penelitian yang dilakukan di Rumah Norwegia dikomunikasikan ke para petinggi dan mahasisa Program Magister Administrasi Publik UGM. Perhatian khusus juga diberikan dalam menyebarkan hasil penelitian bersama melalui partisipasi di seminar dan lokakarya. Salah satu contoh adalah lokakarya internasional di Jakarta tentang good governance dan korupsi yang berlangsung bulan Juli tahun ini, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan CSIS Washington. Untuk informasi lebih lanjut, klik disini. Sebuah tulisan berjudul ‘Recovering the Costs of Power’ dijadikan bahan presentasi dan diskusi. Tulisan ini kemudian memicu debat di surat kabar Indonesia bahwa tingginya biaya untuk menjadi calon legislatif, terutama bupati, mendorong pemegang kuasa untuk mendapatkan investasi melalui cara yang tidak halal dan menyembunyikan kelakukan mereka dengan menjaga transparasi di tingkat yang sangat rendah.
Di Rumah Norwegia, pandangan politik seorang warga Norwegia, atau bahkan mungkin Skandinavia, seringkali memicu diskusi yang lebih hidup, dengan mengangkat tantangan yang berhubungan dengan good governance dalam konteks Indonesia. Pengalaman dari ekonomi yang mapan dan demokrasi sosial terpadu bertemu dengan pengalaman dari ekonomi yang baru tumbuh dan keragaman sosial budaya menciptakan lahan untuk pemikiran kreatif. Bagaimana menerapkan Freedom of Information Act di tingkat nasional dan lokal merupakan satu permasalahan yang seringkali diperdebatkan di Rumah Norwegia, dan umumnya dilihat dari berbagai perspektif termasuk politik, ekonomi, dan administrasi publik. Peran media dan institusi pendidikan dalam mengurangi asimetri informasi di masyarakat adalah topik lain yang juga sering didiskusikan. Isu yang berhubungan dengan kepemerintahan sangat banyak, dan pandangan baru selalu disambut baik.
Sekali lagi, nikmati secangkir teh di Rumah Norway - perpaduan budaya Indonesia dan Skandinavia -serta berbagai diskusi menarik di Rumah Norwegia dengan nuansa Jawa.